Perbedaan Gagasan Nasionalisme di Eropa,Amerika dan Indonesia.

Kita mulai pembahasan dengan daerah Eropa.
Gagasan kebangsaan lahir bersamaan dengan memudarnya pengaruh agama (terutama gereja),agama berposisi sebagai struktur religious politik. Sebelum ada kebangsaan : ikatan-ikatan bersifat primordialisme,orang disatukan karena ikatan etnis,dan bisa juga dengan agama. Struktur politik menggabungkan dari 2 basis yaitu agama dan politik.
Dalam  masa kekaisaran dahulu raja-raja,kaisar-kaisar kekuasaan itu terlegitimasi oleh agama-agama. Tapi setelah ada pencerahan (aufklarung): tidak ada lagi legitimasi oleh agama, namun sudah berfikir rasional.
Aufklarung: manusia kembali kepada berfikir rasional,empiris,mereduksi pikiran-pikiran untuk menghindari imperium gereja

Kemudian di Indonesia
Embrio nasionalisme tumbuh brsamaan dengan meluasnya agama di ruang public. Agama mempunyai andil history dalam  tingkatannya. Agama menggerakan Indonesia merdeka. Dalam lintasan sejarah  nusantara agama tidak pernah sekedar mengurusi urusan pribdi tetapi juga terlibat dalam urusan public. Pada hampir semua sitem religi politik tradisonal di muka bumi,agama memiliki peranan sentral dalam pendfinisian dalam institusi-institusi sosial
Dalam ketiadan asosiasi terbuka  komunitas agama berperan penting sebagai pemasok wahana, isi dan tujuan  kegiatan  public. Penguasa menghormati otoritas keagamaan sebagai bagian dari ketundukannya  kepada Tuhan. Situasi demikian juga merupakan gambaran umum yang berlaku di nusantara sebelum terjadinya proses  modernisasi melalui  intervensi belanda ke dalam bidang keagamaan. Sebagai salah satu buktinya dengan adanya Departmen Agama: merupakan akomodasi paling nyata adanya agama secara sruktural masuk dalam ruang public.

Kemudian pembahsan yang terakhir di Amerika.
Negara tidak boleh mencampuri agama. Sampai sekarangpun urusan Agama dan Institusi Pemerintahan berjalan sesuai dengan koridornya masing-masing, memiliki rel yang berbeda, Dengan konsep ini cap Negara liberal melekat dalam masyarakat Amerika. Pemerintah tidak berhak mengatur apa Agama dana keyakinan rakyatnya, bahkan dalam perpolirakn juga agama tidak boleh ikut campur dalam proses engambilan keputusan decision making.
Sebenarnya ini tulisan sebagai pengganti mata kuliah saya dulu, tapi ketimbang menuh-menuhin laptop maka saya share kesini.
Semoga bermanfaat …!

Salam …